Home » Partisipasi

Mengapa Informasi dan Partisipasi?

Pengetahuan adalah salah satu modal sosial masyarakat untuk mengadvokasi permasalahan pencemaran sungai dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa kebijakan, peraturan dan pengambilan keputusan teknis. Panduan ini mengombinasikan pengetahuan substantif tentang regulasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan instrumen keterbukaan informasi dan partisipasi, serta keterampilan dalam berinteraksi dengan komunitas dalam kerangka informasi dan partisipasi tersebut. Beberapa instrumen keterbukaan informasi dan partisipasi publik telah dihasilkan dari perjalanan panjang advokasi hak akses lingkungan hidup, dan instrumen yang ada sekarang, sekalipun masih terdapat kekurangan di sana sini, dapat dioptimalkan penggunaannya.

Panduan ini didesain bagi masyarakat sipil yang melakukan kerja-kerja nyata advokasi sungai tercemar agar pulih ke status mutu baik sesuai dengan peruntukannya. Kami memahami bahwa melakukan advokasi untuk pemulihan sungai merupakan pekerjaan yang kompleks, perlu melibatkan berbagai instansi dengan tugas pokok dan kewenangan yang tidak jarang tumpang tindih, serta melibatkan perspektif ekonomi, sosial, teknis, dan ekologis yang tidak mudah. Ketika melihat suatu permasalahan pencemaran sungai, dibutuhkan waktu dan pembelajaran yang komprehensif untuk memahami permasalahan holistik dari sungai tersebut, terutama dalam kerangka regulasi. Selain itu, pengalaman mengajarkan kami bahwa kepemimpinan masyarakat, kegigihan dalam mencari tahu dan menyebarkan pengetahuan, pemahaman mengenai arah advokasi serta penggunaan ruang-ruang partisipasi yang tersedia merupakan aset yang tidak tergantikan dalam “membersihkan” sungai.

Untuk mempertajam fokus, tanpa menafikan kompleksitas seluruh regulasi dan kerangka berpikir lainnya dalam pengelolaan sungai, panduan ini kami batasi ruang lingkupnya dalam hal kerangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air saja. Artinya, dalam pedoman ini, asumsi tugas pokok dan fungsi melekat pada Instansi Lingkungan Hidup baik di pusat ataupun daerah. Hubungan dan kompleksitas pengelolaan DAS dalam kerangka sektor kehutanan, infrastruktur dan teknis-sipil, maupun keanekaragaman hayati tentu juga merupakan faktor yang tidak lepas dari pengendalian pencemaran, akan tetapi tidak kami sajikan sebagai fokus utama dalam pedoman ini. Sekalipun demikian, beberapa instrumen yang kami uraikan dalam pembahasan tetap dapat digunakan dalam advokasi sungai dalam perspektif sektor apapun. Misalnya, instrumen tata ruang tidak hanya relevan dengan pengendalian pencemaran air, namun juga dalam hubungannya dengan pengelolaan debit dan tutupan lahan di hulu.

Substansi utama panduan dimulai dari Bab 2, yang akan menjelaskan kerangka regulasi sebagai kerangka berpikir advokasi pemulihan sungai dan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Bab 3 akan menguraikan mengenai cara mendapatkan dan memberikan informasi kepada komunitas, yang sangat erat kaitannya dengan memahami permasalahan yang terjadi dan merumuskan tindakan atau tuntutan tindak lanjut menyelesaikan permasalahan tersebut. Bab 4 menguraikan ruang-ruang partisipasi yang tersedia atau dapat diinsiasi secara rinci, baik yang secara langsung terkait dengan potensi dampak kegiatan atau usaha terhadap sungai hingga ruang partisipasi, misalnya perencanaan, penganggaran ataupun forum koordinasi.

Isi Panduan
Klasifikasi Mutu Air
Baku Mutu Air
Status Mutu Air
Pengendalian Pencemaran Air
Pencegahan
Penanggulangan
Pemulihan