Berdasarkan dokumen Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2015 (KLHK, 2015), 68% sungai di Indonesia berstatus cemar berat, 24% cemar sedang, 6% cemar ringan dan hanya 2% yang memenuhi status mutu baik. Data tersebut mewakili 670 titik sampling di 83 sungai yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Sekalipun tren status mutu ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014, jumlah ini tetap menunjukkan pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Status mutu 2015 menunjukkan setidaknya 56 sungai berstatus cemar berat, yang jika kita bandingkan dengan laju penurunan status cemar berat ke cemar sedang sebesar 7,32% selama 4 tahun . Hal ini pun sebetulnya merupakan gambaran umum, dan bukan tidak mungkin sungai yang statusnya cemar sedang tetap mengalami pencemaran di waktu tertentu, misalnya di musim kemarau.


 
Menandai mulainya pemerintahan Presiden Jokowi, KLH yang kemudian bergabung dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk memulihkan 15 sungai prioritas dalam Rencana Strategis KLHK 2015-2019. Sasaran kegiatan KLHK dalam hal pengendalian pencemaran air cukup presisi dan terukur, yaitu menurunkan beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 (124.950,73 ton BOD) pada 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Adapun sasaran spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinu;
2. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya;
3. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli); dan
4. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project.

Sementara itu, bagi sungai-sungai non-prioritas, selayaknya instansi terkait khususnya instansi lingkungan hidup tetap menjalankan semua tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan. Target jangka menengah sebagaimana rencana kerja KLHK di atas dapat juga dijadikan acuan advokasi untuk mengukur kinerja pemulihan sungai.