Beranda » Regulasi »

Kerangka Regulasi Pemulihan Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air di Indonesia



A. Pengelolaan Kualitas Air

Upaya perbaikan keadaan suatu sungai dapat dimulai dengan memahami kerangka regulasi yang mengatur perihal sungai. Kerangka regulasi yang mengatur perihal sungai salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disebut PP No. 82 Tahun 2001). Bab ini akan mengulas skema pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 beserta peraturan turunannya. Agar lebih mudah memahami skema PP tersebut, Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian: 2.1.1 membahas skema pengelolaan kualitas air dan 2.1.2 membahas skema pengendalian pencemaran air.

Kerangka regulasi yang dibahas dalam pedoman umpan balik masyarakat ini masih fokus pada aspek kualitas air sungai. Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan DAS seperti debit air, tutupan hutan di hulu sungai atau aspek pembangunan fisik seperti waduk tidak termasuk ruang lingkup bahasan pedoman ini.

Pengelolaan kualitas air merupakan upaya pemeliharaan air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan peruntukannya. Definisi tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti: (1) Apa saja upaya pemeliharaan air dalam skema pengelolaan kualitas air?; dan (2) Apa saja kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan air sesuai dengan peruntukannya atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memahami instrumen-instrumen dalam pengelolaan kualitas air yang meliputi:

1. Klasifikasi Mutu Air (Kelas Air) dan Kriteria Mutu Air;
2. Baku Mutu Air (Ambien);
3. Status Mutu Air

Pembahasan mengenai pengelolaan kualitas air pada bagian ini akan meliputi ketiga instrumen tersebut.

B. Pengendalian Pencemaran Air

Klasifikasi mutu air beserta kriteria mutu air menjadi acuan untuk menentukan kelas pada suatu sungai. Ketika kelas sungai sudah ditetapkan, maka selanjutnya baku mutu air sungai ditetapkan. Hingga pada akhirnya pemantauan kualitas sungai dilakukan untuk mengetahui status mutu sungai berada dalam kondisi cemar atau baik. Status mutu sungai tersebut menjadi awalan dalam upaya pengendalian pencemaran air.

Secara garis besar, pengendalian pencemaran air terdiri dari instrumen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai instrumen-instrumen pencegahan pencemaran air yang meliputi:

1. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP);
2. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar;
3. Penetapan Baku Mutu Air Limbah;

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan mengenai upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air. Pembahasan ini akan menjelaskan skema-skema yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.